Beranda Portal
Live
📈 IHSG: 7.250,50 ▲ +0,35%   ||   💵 USD/IDR: 15.650   ||   💶 EUR/IDR: 16.900   ||   🇮🇩 YPPI INFO: Selamat datang di Portal Terpadu YPPI — Layanan Informasi Realtime Berjalan.

Portal Digital YPPI

Pusat akses cepat ke seluruh layanan & aplikasi terpadu Yayasan.

📚

Pusat Regulasi & Informasi Eksternal

📉

Inflasi Indonesia (10 Thn)

BPS & BI
1. Tren Inflasi Terbaru (2026):

Inflasi *Year-on-Year* (September 2026) tercatat sebesar 3,28% dengan IHK 112,31 yang didorong oleh kelompok bahan pangan.

2. Rekapitulasi Inflasi 10 Tahun (y-on-y):
• 2016: 3,02%
• 2017: 3,61%
• 2018: 3,13%
• 2019: 2,72%
• 2020: 1,68%
• 2021: 1,87%
• 2022: 5,51%
• 2023: 2,61%
• 2024: 1,57%
• 2025: 2,72%
Pilih Sumber Resmi (2 Tautan): Klik Kartu ↗
⚖️

Ketentuan Perpajakan

DJP / Coretax
1. PPh Pasal 21 & PTKP:

PTKP Dasar TK/0: Rp54JT/thn (Rp4,5JT/bln). Skema pemotongan rutin Jan–Nov menggunakan acuan **TER (Tarif Efektif Rata-Rata)**.

2. Tarif Progresif Orang Pribadi:
• s.d. Rp60JT: 5%
• > Rp60JT–250JT: 15%
• > Rp250JT–500JT: 25%
• > Rp500JT–5M: 30%
• Di atas Rp5 Miliar: 35%
3. PPh Final UMKM & PPh Badan:
  • UMKM: Tarif 0,5% dari omzet. Bebas pajak s.d. omzet Rp500JT/thn (OP).
  • PPh Badan: Tarif umum 22% (Diskon 50% Pasal 31E omzet < Rp4,8M).
Sumber Resmi: DJP (pajak.go.id) Buka Situs ↗
📑

Akuntansi Indonesia (SAK)

DSAK IAI
1. Kerangka Standar Akuntansi (SAK):

Diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI), mengacu pada IFRS Internasional.

2. Pilar Standar Akuntansi Keuangan:
  • SAK Internasional/Gen-1: Untuk entitas akuntabilitas publik/terbuka.
  • SAK EP (Entitas Privat): Menggantikan SAK ETAP mulai 1 Jan 2025.
  • SAK EMKM: Akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah.
  • SAK Syariah: Standar transaksi keuangan berbasis syariah.
3. Komponen Laporan Keuangan Wajib:

Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laba Rugi Komprehensif, Perubahan Ekuitas, Arus Kas, & Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Sumber Resmi: IAI (iaiglobal.or.id) Buka Situs ↗
🏥

BPJS Kesehatan & TK

Pemerintah
1. BPJS Kesehatan (PPU / Perusahaan):

Total **5%** dari gaji/upah bulanan (**4%** Perusahaan + **1%** Dipotong dari Pekerja). Maksimal batas upah Rp12.000.000.

2. BPJS Ketenagakerjaan:
  • JHT (Hari Tua): Total 5,7% (3,7% Perusahaan, 2% Pekerja)
  • JP (Pensiun): Total 3% (2% Perusahaan, 1% Pekerja)
  • JKK & JKM: 100% Ditanggung Perusahaan (0,24%–1,74% & 0,3%)
  • JKP (Kehilangan Kerja): 0,36% (Subsidi Government/JKK)
Pilih Sumber Resmi (2 Tautan): Klik Kartu ↗
🦺

K3, Cuti & Lembur Kerja

Kemnaker RI
1. Keselamatan Kerja (K3) & APD:

Wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) gratis bagi pekerja sesuai UU No. 1/1970.

2. Cuti & Istirahat Kerja Wajib:

Cuti tahunan min 12 hari/tahun. Melahirkan 3 bln (s.d 6 bln kondisi khusus). Cuti haid hari ke 1-2 bagi wanita yang sakit.

3. Ketentuan Lembur & Perhitungan:

Maks lembur 4 jam/hari (18 jam/minggu). Rate jam 1: 1,5x upah sejam, jam 2 dst: 2x upah sejam (Rumus sejam: 1/173 × Gaji Bulanan).

Sumber Resmi: Kemnaker RI Buka Situs ↗
🛡️

UU PDP & Legalitas Digital

PDP & OSS
1. Pelindungan Data Pribadi (UU PDP):

Pengelola data wajib menjaga kerahasiaan data karyawan/klien, pemrosesan berbasis persetujuan, & sistem jaminan keamanan sah.

2. UU ITE & Tanda Tangan Digital:

Dokumen elektronik, tanda tangan digital, serta transaksi berbasis web diakui secara hukum yang sah (UU No. 1/2024).

3. Perizinan OSS-RBA & Legalitas Yayasan:

Pengurusan NIB melalui OSS-RBA serta tata kelola Yayasan transparan sesuai UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004.

Pilih Sumber Resmi (2 Tautan): Klik Kartu ↗
🗄️

Retensi Arsip & Dokumen

ANRI & Kemenkeu
1. Masa Simpan Dokumen Keuangan:

Dokumen keuangan, neraca, rekening, dan bukti transaksi wajib disimpan minimal **10 tahun** sesuai UU No. 8/1997.

2. Digitalisasi & Pengalihan Media:

Dokumen fisik dapat dialihkan ke media elektronik/digital dengan legalitas yang diakui sah selama otentisitasnya terjaga.

3. Tata Kelola Arsip Kepegawaian & Pajak:

Berkas pajak dan data kepegawaian disimpan minimal 5–10 tahun untuk kepentingan audit fiskal serta rekam administrasi.

Pilih Sumber Resmi (2 Tautan): Klik Kartu ↗